Saat ini bisa di katakan Indonesia sedang berada dalam “kondisi terbaik industri konstruksi “. Sekalipun masih dalam kondisi pandemi covid, tetapi pemerintah tetap fokus dengan jalankan protokol kesehatan dalam pengembangan industri konstruksi dan infrastruktur di Indonesia. Tercatat ada sekitar 6.055 paket pembangunan infrastruktur yang mesti di jalankan. Dengan anggaran yang cukup fantastik yaitu Rp 80 triliun. Wajar jika pada akhirnya perlu adanya protokol covid konstruksi dalam setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Apa yang telah di jelaskan diatas memang sebuah konsekuensi yang mesti diambil oleh pemerintah, dimana perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi mesti di barengi dengan pembangunan infrastruktur. Karena tidak bisa di pungkiri, salah satu bidang infrastruktur yang nyatanya cukup memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional adalah jalan dan jembatan. Disamping tentunya hal itu penting untuk membantu kelancaran distribusi logistik dan konektivitas antardaerah.
Secara umum kita bisa katakan, bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan adalah upaya yang mesti di lakukan untuk meningkatkan konektivitas antara kota dan antar pulau. Disamping tentunya untuk memperkuat daya saing infrastruktur, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menunjang percepatan pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional. Untuk itulah, salah satu hal yang mesti di jalankan oleh pemerintah dalam mempertahankan pembangunan sekalipun dalam kondisi covid adalah, perlunya protokol kesehatan dalam setiap aktivitas konstruksi.
Memang tidak semua proses konstruksi mesti di jalankan dengan menggunakan protokol kesehatan. Karena kita tahu, proses pelaksanaan konstruksi itu perjalanannya cukup panjang. Mulai dari tahap survei, investigasi, desain, pembebasan tanah, konstruksi, hingga operasi. Kesemua itupun tidak bisa langsung di jalankan, tetapi perlu adanya sosialisasi baru setelah clear semua baru di jalankan. Setelah itupun walaupun sudah selesai masih tetap adanya pemeliharaan yang mesti memenuhi aspek-aspek sosial, agar bisa di terima oleh masyarakat (socially acceptable), secara ekonomi menguntungkan (economically viable), dan ramah lingkungan (environmentally sound).
Berdasarkan kondisi itulah, makanya pemerintah dengan besarnya anggaran yang ada dan kemungkinan setiap tahun adanya peningkatan. Dari tahun ini saja ada sekitar 6.055 proyek dengan nilai anggaran Rp 80 triliun, kemungkinan tahun depan akan meningkat menjadi 10.000 paket pembangunan dengan nilai Rp149 triliun. Jika hal ini benar-benar di jalankan maka tidak ada kata tidak maka perlunya protokol kesehatan dalam setiap aktivitas konstruksi harus di jalankan.
Kini pandemi covid masih terus terjadi, dimana program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah tidak mungkin akan ditunda. Ada beberapa hal yang menjadikan kondisi seperti ini tetap di jalankan : (1) Jika rencana pembangunan di tunda pelaksanaanya maka sudah pasti program dan anggaran yang berhubungan dengan pekerjaan sarana dan prasarana akan tidak mencapai target (2) Jika program tidak mencapai target artinya realisasi dan rencana peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia akan menjadi mundur pencapaiannya (3) Dampak akhirnya sudah pasti rencana pencapaian pertumbuhan ekonomi yang semula bisa tercapai menjadi tertunda.
Inilah beberapa hal yang bisa menjadi dasar, kenapa pada akhirnya pemerintah melalui Kementrian PUPR mengambil kebijakan untuk tetap menjalankan semua program pembangunan sarana dan prasarana selama anggarannya memang masih dimungkinkan untuk di laksanakan.
Pada akhirnya kita memang bertahap, kondisi pandemi covid segera berakhir. Jika hal ini bisa lebih cepat di atasi, maka proses pembangunan yang berdasarkan timeline waktu akan bisa di capai sesuai dengan target pelaksanaan yang telah di tetapkan di awal yaitu Rencana Pembanguna Lima Tahun yang terdistribusi dalam program jangka pendek dan menengah.
Yang penting harus menjadi perhatian kita semua adalah, apapun proyeknya baik yang berhubungan dengan proyek pemerintah ataupun proyek swasta. Dalam kondisi apapun memang program pelaksanaan K3 ( Keselamatan dan Kesehatan Kerja ) harus menjadi salah satu landasan utama dalam melaksanakan program pembangunan nasional.
Yang penting harus menjadi perhatian kita semua adalah, apapun proyeknya baik yang berhubungan dengan proyek pemerintah ataupun proyek swasta. Dalam kondisi apapun memang program pelaksanaan K3 ( Keselamatan dan Kesehatan Kerja ) harus menjadi salah satu landasan utama dalam melaksanakan program pembangunan nasional.
Bagi anda yang saat ini masih bingung dalam menjalankan aktivitasnya dalam masa pandemi. Jangan ragu untuk terus mengikuti artikel yang kami publish di Media Infokonstruksi. Karena kami akan terus mengupdate kondisi terkini industri konstruksi di Indonesia.
